Tak Eloknya Politik Dinasti

SETELAH lama istirahat karena sakit, Menko Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan muncul menghadiri pelantikan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak. Luhut bahkan menangis saat Presiden Joko Widodo melantik Maruli di Istana Presiden, Rabu (29/11).

Bukan tanpa alasan Luhut menangis. Itu karena Maruli adalah menantu Luhut. Bukan tanpa alasan pula Jokowi mengangkat Maruli. Maruli pernah benar-benar dekat dengan Jokowi saat menjadi Wakil Komandan Paspampres.

Demikian pula mantan KSAD yang kemudian dilantik Jokowi menjadi Panglima TNI pada Rabu (22/11). Jenderal Agus Subiyanto dekat dengan Jokowi sejak menjabat sebagai Komandan Kodim 0735/Surakarta. Ketika itu Jokowi menjadi wali kota.

Kedekatan menjadi salah satu faktor penentu seseorang naik jabatan. Itu terjadi di mana-mana. Jika itu terjadi di perusahaan swasta, masih bisa dipahami. Empunya perusahaan tentu ingin mengamankan usahanya.

Baca juga: BPBD Tanahlaut Warga Diimbau Naikkan Colokan Listrik, Berbahaya saat Air Pasang

Baca juga: Caleg Kampanye Via Video Animasi, Bawaslu Kalsel Sulit Awasi Akun Medsos Pribadi

Namun bila menyangkut negara, maka semestinya prestasi dan loyalitas menjadi pertimbangan utama. Soalnya negara ini bukan milik satu atau segelintir orang. Para pejabat tidak boleh begitu merasa memiliki jabatannya.

Memang pejabat publik seperti presiden dan kepada daerah memiliki hak prerogatif dalam menunjuk pembantunya. Namun bukan berarti pertimbangannya hanya kedekatan atau mereka yang dinilai berjasa saat pemilihan. Terlebih jika yang ditunjuk adalah keluarga.

Sudah menjadi pengetahuan publik bahwa tim sukses akan mendapat jatah jabatan baik di pemerintahan maupun di badan usaha. Orang pun berlomba-lomba menjadi tim sukses. Bahkan jangan heran jika ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi anggota tim sukses.

Dan sudah menjadi perbincangan publik, banyak pejabat yang memanfaatkan kekuasaannya untuk mendorong anak, menantu kerabat untuk mendapatkan kedudukan politik. Negara ini bukanlah negara kerajaan. Ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tidak elok jika pejabat menerapkan politik dinasti.

Baca juga: Dinsos Kabupaten HSU Salurkan BLT untuk Keluarga Penerima Manfaat dari 5 Kelurahan dan 211 Desa

Jika ini diterapkan akan banyak generasi muda di ujung negeri yang tidak memiliki ikatan keluarga dengan pejabat termangu. Mereka tidak punya kesempatan bersaing secara politik untuk memimpin negeri. (*)