BOS untuk Makan Siang Gratis

Oleh: Dr. Bramastia, M.Pd
Pemerhati Kebijakan Pendidikan, Dosen Pascasarjana FKIP UNS Surakarta

DUNIA pendidikan kembali dibuat resah, lantaran dibayangi kecemasan mengenai penerapan makan siang gratis bagi anak-anak sekolah.

Kecemasan tersebut muncul, karena ada isu bila makan siang gratis direncanakan menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Potret kecemasan itu datang dari guru-guru yang tergabung dalam beberapa organisasi. Organisasi dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) misalnya, terang-terangan menolak program makan siang gratis yang ingin memanfaatkan anggaran pendidikan seperti dana BOS.

Kekhawatiran itu dilandasi, karena selama ini gaji guru dan tenaga pendidik honorer dibiayai oleh dana BOS.

Baca juga: Makin Pilu Pasca Pemilu

Baca juga: Luapan Air Sungai saat Musim Hujan, Banjir Rendam 18 Kelurahan Palangka

Mengingat dengan memanfaatkan dana BOS, ada kekhawatiran mempengaruhi kesejahteraan para guru dan tenaga pendidik honorer.

Karena bagi para guru yang tergabung dalam P2G, sejauh ini saja, begitu banyak kesejahteraan guru yang belum terpenuhi secara baik.

Selain itu, begitu banyak pula fasilitas pendidikan, seperti sekolah yang tak tersentuh perbaikan. Ini artinya, bisa jadi kualitas pendidikan juga semakin merosot.

Bahkan tidak hanya P2G yang memprotes, namun Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) juga ikut juga bersuara. FSGI menyampaikan protes dan menolak dana BOS yang bakal dialokasikan untuk agenda mengongkosi program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah.

FSGI meyakinkan, bahwa tidak ada satu pun peraturan perundang-undangan yang mengizinkan dana BOS dimanfaatkan untuk makan siang gratis, apalagi makan siang gratis setiap hari untuk seluruh peserta didik.

Begitu pula suara keprihatinan juga disampaikan Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI). JPPI menganggap wacana makan siang gratis sebesar Rp 15.000 per anak jika betul diambilkan dari dana BOS, bisa berdampak pada berkurangnya kesejahteraan guru.

Baca juga: Harga Emas Naik Hingga Setelah Lebaran, di BSI Banjarmasin Mencapai Rp 1,2 Juta Per Gram

Sebab selama ini gaji guru honorer memang mengandalkan dari dana BOS. Alangkah lucunya sebuah janji yang ingin menjadi kebijakan tetapi tak terlebih dulu melihat ada tidaknya anggaran.

Belum Waktunya

Rakyat yang melihat, rasanya seperti menutup mata akan keresahan guru. Belum juga pemerintahan Prabowo-Gibran terbentuk, namun program Prabowo-Gibran itu sudah buru-buru dibahas dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Setidaknya hal itu ditegaskan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan bahwa program makan siang gratis masuk dalam pembahsan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Rasanya memang agak unik, kalau tak bisa disebut aneh bahwa program pasangan pemenang Pilpres 2024 yang belum dilantik, sudah digarap pada pemerintahan era yang saat ini sedang berkuasa.

Bahkan simulasi makan siang gratis sudah dilakukan di sebuah SMP negeri di Tangerang. Entah apa yang mendasari betapa ngebutnya program pasangan Prabowo-Gibran, yang belum dilantik saat ini, masuk dalam kebijakan pemerintahan yang sedang berkuasa sekarang.

Begitu detail Menko Perekonomian Airlangga sudah mengantongi jumlah siswa yang bakal mendapatkan asupan makan siang gratis tersebut.

Program ini meluas tidak hanya untuk para siswa, namun juga ibu hamil dan Balita juga menjadi sasaran program yang konon dilakukan secara bertahap tersebut.

Kalkulasi penerima bantuan makan siang gratis ini mencapai jumlah sekitar 70 juta lebih penerima bantuan.

Konon, atas restu dari Presiden Joko Widodo, Airlangga mengaku, program makan siang gratis ini diagendakan bisa terlaksana tahun 2025 mendatang.

Dengan alasan melanjutkan program Pemerintahan Joko Widodo, maka ada upaya agar program makan siang gratis, susu gratis untuk Balita dan ibu hamil ini bisa berjalan lancar di kemudian hari.

Rakyat banyak yang menganggp, pembahasan program makan siang gratis untuk anak sekolah di kabinet Jokowi, tidak etis.

Sebab Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun belum mengumumkan pemenang Pilpres 2024. Program makan siang gratis yang diusung calon presiden baru dan didukung Presiden Jokowi ini riskan terhadap posisi keuangan APBN 2025.

Anggaran makan siang gratis belum saatnya dibahas dan butuh kajian kedepannya.

Diprediksi ada banyak potensi penyedotan pos anggaran yang lain. Sebab bila tidak mengambil pos anggaran lainnya, anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 400 triliun itu bisa berpotensi terjadi defisit anggaran.

Kalkulasi angka ratusan triliun itu bukan dana kecil, itu dana yang sangat besar. Tambahan anggaran baru memang sangat sulit dilakukan. Namun bila nekat untuk terus dilakukan, dipastikan beban negara semakin berat.

Jangan Gegabah

Boleh saja kita abaikan patut atau tidak patut program itu dibahas di rapat kabinet. Mungkin kita bisa lebih fokus pada masalah kualitas pendidikan di Indonesia yang bakal ikut terpengaruh. Pendidikan memang butuh dana.

Meski ada pengalokasian 20 persen untuk pendidikan, namun hingga saat ini masih ditemui fasilitas sekolah yang rusak dan belum diperbaiki. Belum lagi mirisnya guru yang hanya dibayar secara tak layak.

Posisi Indonesia saja kini semakin nyungsep bila melihat perbandingan kualitas pendidikan global. Dalam situs worldtop20.org, survei peringkat pendidikan yang dirilis tahun 2024, posisi Indonesia nomor 67 dari 203 negara.

Minimnya anggaran pendidikan, linier dengan kualitas pendidikan di suatu negara.

Dukungan finansial memang sangat penting untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Maka bila anggaran pendidikan terganggu, maka sulit mendambakan mutu pendidikan yang baik.

Besarnya anggaran yang diperlukan untuk memuluskan program makan siang dan susu gratis ini juga berpotensi mengobrak-abrik pos anggaran BOS.

Hal ini bakal menurunkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Memang ada wacana jika anggaran makan gratis tidak mengambil anggaran BOS yang sudah ada. Mengingat selama ini pemerintah menyediakan dana BOS melalui tiga jalur yaitu BOS Reguler, BOS Kinerja dan BOS Afirmasi.

Rakyat banyak bertanya apakah anggaran makan siang gratis bakal menggerus pos-pos BOS yang sudah ada atau menambah pos anggaran BOS yang baru? Apabila menambah anggaran BOS spesifik yang baru, entah apapun itu namanya, maka dimungkinkan bisa menyedot pos anggaran lainnya.

Penulis menyarankan supaya negara tidak harus berutang lagi mengingat risiko terhadap defisit anggaran yang melonjak. Sehingga sebaiknya pemerintah tidak gegabah dengan program makan siang gratis apabila harus menggeser anggaran pendidikan atau lainnya. (*)