Bahaya Cemburu

BANJARMASINPOST.CO.ID - DALAM dunia psikologi, cemburu adalah hal yang wajar. Namun, cemburu berlebihan atau disebut sindrom Othello bisa jadi merupakan pertanda ketidakstabilan emosional atau trauma masa lalu.

Cemburu berlebihan bisa berasal dari rasa tidak aman, tidak nyaman, kurang percaya diri, dan dapat menimbulkan perasaan curiga, pesimistis. Buruknya bisa mempengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan.

Jika dikaitkan dengan demo atau unjuk rasa seperti terjadi di Jakarta, Senin (25/8), bisa jadi akibat kecemburuan massa terhadap dewan yang tengah diprotes. Mereka juga tidak puas atas keadaan Indonesia akhir-akhir ini.

Mereka menyebut soal sulitnya mencari pekerjaan, pemutusan hubungan kerja (PHK), kebijakan pemerintah yang dianggap menyulitkan dan sebagainya.

Sebaliknya, ketika kesusahan itu melanda, gaji dan tunjangan anggota DPR malah dinaikkan pemerintah, disebut-sebut melebihi angka Rp100 juta. Hal ini memicu kecemburuan lebih luas, memicu ketidaksukaan, memicu emosi sebagian masyarakat Indonesia. Unjuk rasa massa dalam jumlah besar pun tak terelakkan menyasar ke Gedung DPR RI di Jakarta.

Baca juga: Ricuh Demo Mahasiswa Tolak Kenaikan Tunjangan DPR, Petasan Pelajar Lawan Gas Air Mata

Baca juga: Korupsi, Es Melon dan Dewa-Dewi

Walaupun tidak terkait secara langsung, namun ketidakpuasaan yang setara telah terjadi sebelumnya di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Bupati Pati menaikkan pajak bumi bangunan (PBB) sebesar 250 persen.

Bercermin pada dua peristiwa di atas, pemerintah seharusnya sadar kebijakan publik bukan hanya tentang isi atau substansinya, melainkan bagaimana agar dapat diterima masyarakat. Psikologi massa sangat berpengaruh pada kebijakan yang dianggap adil, bermanfaat atau justru sebaliknya, menimbulkan antipati.

Pada kasus kenaikan gaji dan tunjungan anggota DPR RI, momentumnya kurang tepat, di tengah kegerahkan publik akan kondisi negeri ini yang sedang tidak baik-baik saja. Walau kebijakan ini tidak secara langsung berdampak pada rakyat, namun memicu kecemburuan banyak orang. Hal ini sangat kontradiktif dengan kondisi masyarakat yang merasa kesusahan.

Demikian pula pada penolakan rakyat Kabupaten Pati terhadap kenaikan PBB yang sangat tinggi. Hal ini memicu rasa ketidaknyamanan publik, dan sangat sensitif karena menyangkut dompet rakyat.

Jadi, strateginya harus bisa menjelaskan manfaatnya, beri ruang rakyat berpartisipasi, bersuara bahkan mengkritisi sebelum diterapkan. Kebijakan yang tidak populer akan lebih mudah diterima jika dibingkai sebagai investasi sosial bersama, bukan sekadar instruksi dari atas.

Cerita tentang manfaat yang langsung dirasakan, teladan dari pemimpin, konsistensi pesan di berbagai saluran komunikasi, akan memperkuat legitimasi dari kebijakan. (*)