Bea Cukai Awasi Ketat Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Pedagang Thrifting Bisa Raup Jutaan Semalam

Di sisi lain, Bea Cukai juga berkomitmen melakukan sosialisasi kepada pedagang thrifting lokal agar tidak bergantung pada barang bekas impor. Edukasi dilakukan untuk mendorong peralihan ke produk buatan dalam negeri.

“Kami ingin masyarakat paham dampak negatifnya, karena pakaian bekas ilegal menurunkan daya saing produk lokal, berisiko bagi kesehatan, dan bisa memicu PHK di industri tekstil,” kata Himba.

Himba menilai pembatasan impor pakaian bekas juga diharapkan mampu menyelamatkan UMKM dari tekanan pasar barang bekas impor yang selama ini menjamur.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalsel, Shinta Laksmi Dewi menegaskan pihaknya juga mendukung kebijakan tersebut sebagai upaya memperkuat industri garmen dan tekstil dalam negeri. “Kadin mendukung setiap langkah yang diambil pemerintah dalam meningkatkan produktivitas UMKM domestik dan memperluas lapangan kerja,” ujarnya, Minggu (26/10).

Menurut Shinta, perubahan regulasi tentu memiliki konsekuensi, terutama bagi pedagang thrifting. “Setiap perubahan memerlukan adaptasi. Pelaku bisnis ini sebenarnya hanya perlu mengubah produk trading-nya menjadi barang domestik,” katanya.

Shinta menyebut pelaku bisnis pakaian bekas impor di Kalsel tidak sebanyak daerah lain, sehingga dampak kebijakan terhadap ekonomi daerah dinilai tidak besar.

Sebaliknya, ia menilai penguatan industri lokal justru memberikan efek berantai ekonomi yang lebih luas. “Jumlah pelaku bisnis ini tidak terlalu signifikan dibandingkan UMKM lokal atau pabrik yang mampu membuka lebih banyak lapangan kerja. Efek domino ekonominya jauh lebih besar dan lebih berkontribusi pada ekonomi Indonesia,” tegasnya. (riz/sul/msr)