Lima Tahun Tukin Dosen Tak Dibayar, Adaksi Datangi Menkeu Purbaya, Ini Hasilnya

Menurut Fatimah, stagnansi tunjangan fungsional sejak 2007 adalah ironi nasional.

Selama hampir dua dekade tidak ada kenaikan, sementara dosen dituntut terus berlari untuk publikasi, penelitian, inovasi, pengabdian, dan pembangunan SDM bangsa.

Ia mengapresiasi jawaban langsung Menkeu Purbaya yang dikatakannya bernada komitmen dan terbuka.

Dalam audiensi, Menkeu menyampaikan beberapa hal penting, yaitu:

• Negara bersedia membayarkan rapelan Tukin 2020–2024 setelah Kemendiktisaintek mengajukan permohonan resmi.
• Pemerintah meminta data take home pay seluruh dosen di PTN, terutama BLU dan BH, untuk memetakan ketimpangan nyata.
• Indonesia membutuhkan standar penghasilan nasional untuk dosen ASN tanpa membedakan klaster PTN.
• Sistem klasterisasi Satker–BLU–BH perlu dievaluasi karena menciptakan distorsi dan ketidakadilan.
• Alokasi mandatory spending 20 persen pendidikan harus ditelusuri ulang agar benar-benar dirasakan sektor pendidikan.
• Stagnasi tunjangan fungsional selama hampir 20 tahun akan masuk agenda evaluasi menyeluruh penghasilan ASN.
• Kemenkeu membuka ruang audit investigatif terhadap PTN BLU/BH terkait aset negara, BOPTN, dan penyertaan APBN.

Menurut  Fatimah, pertemuan tersebut menjadi momentum penting agar negara lebih hadir dalam memastikan sustanaibilitas pendidikan tinggi nasional.

Baca juga: Dosen Tunggu Perpres Pencairan Tukin, Menteri Dikti Saintek Upayakan Juli Realisasi

Ditegaskannya, Adaksi tidak akan berhenti di meja audiensi. Sebaliknya akan mengawal tindak lanjut melalui Kemendiktisaintek, memperjuangkan pembayaran Tukin 2020–2024, penataan tata kelola PTN, dan revisi tunjangan fungsional. 

"Kami ingin sistem pendidikan tinggi Indonesia sehat, berkeadilan, dan manusiawi," tegas Fatimah. 

Ia menutup dengan satu pesan; negara tidak akan pernah bisa menghadirkan SDM unggul tanpa memastikan dosennya berdiri tegak dengan sejahtera. 

Kualitas pendidikan tinggi tidak boleh lahir dari kelelahan dan pengorbanan tanpa batas. (banjarmasinpost.co.id/banyu langit roynalendra nareswara)

FOTO: ADAKSI UNTUK BPOST GROUP 
AUDIENSI - Ketua Adaksi Dr Fatimah (sebelah kiri Menkeu) bersama jajaran beraudiensi dengan Menkeu RI Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kemenke, Jakarta, Jumat (21/11)

KETUA Adaksi Dr Fatimah (sebelah kiri Menkeu) berpose dengan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa seusai audiensi, Jumat (21/11).