BPost Cetak

Pancasilais Instan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mewacanakan kebijakan baru yakni memisahkan mata pelajaran Pacasila dan Kewarganegaraan.

Pancasilais Instan
BPost Cetak
Ilustrasi 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Di penghujung masa baktinya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Muhadjir Effendy mewacanakan kebijakan baru yakni memisahkan mata pelajaran Pacasila dan Kewarganegaraan. Rencana pemisahan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan ini baru dilaksanakan 2020 mendatang.

Mendikbud beralasan, dengan pemisahan tersebut siswa diharapkan dapat lebih fokus untuk menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam mata pelajaran Pancasila.

Selain itu, pemisahan juga agar mata pelajaran Pancasila memiliki bobot materi untuk penanaman nilai Pancasila, sekaligus implementasi dan pengamalannya. Sebaliknya, Pendidikan Kewarganegaraan lebih banyak memberikan pengetahuan.

Wacana tersebut ditanggapi beragam oleh para tenaga pendidik. Ada yang sependapat namun, ada pula yang tidak. Mereka yang setuju beralasan pemisahan tersebut dapat memperkuat kedua mata pelajaran baik Pancasila maupun Kewarganegaraan.

Baca: Ditetapkan Tersangka, Bupati Balangan H Ansharuddin Laporkan Polda ke Mabes Polri

Baca: Hindari Kematian Massal, DKP3 Kota Banjarmasin Sarankan Petani Budidaya Lele dan Patin

Baca: Jadwal Uni Emirat Arab vs Timnas Indonesia Kualifikasi Piala Dunia 2020 : Rileks Jelang Laga Krusial

Baca: Ikan Petani Keramba di Banua Anyar Mati Massal, Masrani Rugi Rp 62 Juta

Pihak yang kurang sependapat pemisahan menilai, tidak harus dengan cara memisahkan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan. Melainkan cukup dengan menambah waktu atau jam belajar dari mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan.

Tak bisa dinafikan, penguatan mata pelajaran Pancasila dan Kewarganegaraan berangkat dari persoalan-persoalan utama bangsa, terutama terkait dengan kepatutan dan kepantasan.

Selain itu, Pancasila sebagai dasar negara, belakangan ini seakan-akan terpinggirkan karena masuknya ‘ideologi’ kekerasan yang dibawa kelompok-kelompok tertentu. Kekhawatiran yang paling mengemuka adalah terjadinya disintegrasi bangsa.

Padahal, sebagai salah atu negara demokrasi besar di dunia, Indonesia harus memiliki panduan utama dalam berbangsa dan bernegara, yang semua itu diejawantahkan dalam Pacasila. Di lain sisi, rongrongan terhadap persatuan bangsa kian menguat.

Namun, memisahkan Pancasila dan Kewarganegaraan tentu bukan satu-satunya langkah yang harus diambil pemerintah. Sebab pendidikan formal hanya sebagian kecil dari pola asuh dan didik yang baik untuk menciptakan generasi yang lebih memahami Pancasila.

Pendidikan tentang cinta Tanah Air dan bela bangsa harusnya diusung dari keluarga, sebagai komunitas terkecil dari sebuah bangsa.

Pemahaman keagamaan yang baik di dalam keluarga akan lebih mengena ketimbang materi pendidikan budi pekerti ‘berbuih-buih’ yang disampaikan guru di sekolah. Apalagi jika metode penyampaiannya monoton dan menjemukan.

Generasi 90-an ke atas tentu pernah merasakan betapa lelah dan kurang menariknya penataran P4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila).

Baca: Singgung Soal Nafsu, Identitas Pria di Video Syur Bebby Fey Terungkap, Benarkah Atta Halilintar?

Baca: Si Palui: Taumpat Walut

Baca: Kenali Twin to Twin Transfusion Syndrome (TTTS) yang Bikin Bayi Irish Bella & Ammar Zoni Meninggal

Apakah program ini sukses menjadikan rayat Indonesia Pancasilais? Harus dilihat dulu dari sudut mana kesuksesan dimaksud.

Jika kesuksesan dinilai dari massalnya jumlah yang telah didik, bisa saja dikatakan sukses. Namun, jika pola indoktrinasi itu disebut sukses karena tidak banyak persoalan pelik negara terkait prilaku warga negara, hal ini masih bisa jadi debat panjang.

Oleh karena itu, jangan sampai, kebijakan Kemendikbud berumur jagung karena dibuat terburu-buru. Jangan menjadikan warganegara Pancasilais instan. (*)

Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved