Berita Kotabaru

DPP PDI Perjuangan Keluarkan Surat Pemecatan Seorang Kadernya di Kabupaten Kotabaru

Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati, dan Sekjennya, Hasto, menandatangani surat pemecatan terhadap kadernya di Kotabaru, Kalsel, Tajudiennor.

Penulis: Herliansyah | Editor: Alpri Widianjono
GROUP WA MEDIA KOTABARU
Beredar surat pemecatan yang ditandatangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto, terhadap seorang kadernya di Kabupaten Kotabaru, yakni Tajudiennor. 

BANJARMASINPOST.CO.ID,┬áKOTABARU - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP mengeluarkan surat pemecatan salah satu kadernya di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), yaitu Tajudiennor.

Surat keputusan pemecatan Tajudiennor dari keanggotaan PDI Perjuangan bertanggal 19 Desember 2002.

Surat pemecatan tertera tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Ini buntut dari pemilihan legislatif periode 2019-2024 sesama caleg PDIP, yaitu antara Tajudiennor dengan Vitta Yulanty Rossalim.

Berdasarkan keterangan disampaikan kepada wartawan, Vitta berharap DPRD Kotabaru segera menindaklanjuti surat pemecatan Tajudiennor sesuai surat perjanjian Pengganti Antar Waktu (PAW) kepada Viita.

Baca juga: Dermaga Apung VIP dan Jemaah Umum Haul Guru Sekumpul di Rumah Gubernur Kalsel Telah Dibangun

Baca juga: Amankan Haul Guru Sekumpul 2023 di Tabu Darat Hulu, Polsek Labuan Amas Selatan Terjunkan Personel

Baca juga: Siap Amankan Haul ke 18 Guru Sekumpul di Ponpes Darul Ulum, Kapolres HSU Apel Gelar Pasukan

Dalam perjanjian PAW tersebut, lanjut dia, Tajudiennor menjabat sebagai anggota DPRD Kotabaru selama tiga tahun. Sedangkan Vitta selama dua tahun.

"Sedangkan ini (PAW) sudah lewat setengah tahun. Enam bulan lebihlah," ucap Vitta kepada awak media.

Dirinya sudah mempertanyakan ke Partai. Namun disuruh menunggu dari hasil DPP. Padahal dari DPP sudah turun surat pemecatannya.

"Surat pemecatan saya dapatkan dari Ketua DPC sini," bebernya.

Sementara terkait hal ini, Vitta sudah bolak balik mulai dari Juni dan Juli ke Jakarta.

Baca juga: Dugaan Penyelewengan Dana Perjalanan Dinas DPRD Kabupaten Banjar Ditangani Tim Jaksa Pidana Khusus

Baca juga: Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Gedung Samsat Amuntai Kabupaten HSU Jalani Sidang

Baca juga: Menghilang hingga Jadi DPO, Mantan Ketua KONI Banjarmasin Mengaku Menjalani Pengobatan

Bahkan, lanjut Vitta, terkait permasalahan ini sudah dilaksanakan sidang dengan Tajudiennor yang juga dihadiri Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kotabaru, yakni Syairi Mukhlis.

"Dari hasil sidang itu Tajudiennor diberi dua pilihan. Mengundurkan diri atau dipecat. Taju (Tajudiennor) menolak untuk pemecatan dan menolak juga untuk pengunduran diri," katanya.

Dengan alasan, surat perjanjian yang awal di tahun 2019 dianggap tidak sah.

"Tapi di waktu sidang itu dianggap sah. Sekarang, ya itu, tanggal 19 dari Jakarta mengeluarkan surat pemecatan terhadap Taju pada tanggal 19 Desember 2022. Kami terima suratnya pada 23 Desember di tahun 2022," jelas Vitta.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved