Paman Mundur, Citra atau Etika?

Oleh : MS Shiddiq

Pemerhati Komunikasi Politik dan
Kebijakan Publik, Peneliti Senior CIDES Institute

DALAM sebuah keputusan yang penuh kejutan, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor—atau yang akrab dikenal sebagai Paman Birin—memilih untuk mengundurkan diri hanya sehari setelah memenangkan gugatan praperadilan atas status tersangkanya. 

Pengunduran diri ini datang bak babak terakhir sebuah drama politik yang mengejutkan publik. Dinyatakan “bebas” oleh pengadilan, Paman Birin justru melambaikan tangan perpisahan kepada jajaran pemerintahan yang selama ini ia pimpin di Balai Idham Chalid. Ia memilih jalan mundur dengan alasan yang, meski belum sepenuhnya dijelaskan, menimbulkan spekulasi dan interpretasi beragam.

Dari perspektif publik dan media, langkah ini mengundang dua pertanyaan besar: Apakah ini tentang citra yang ingin ia bangun, atau lebih kepada etika kepemimpinan? 

Di balik fenomena ini, publik menyaksikan beragam asumsi, mulai dari bahwa ini adalah bentuk tanggung jawab seorang pemimpin untuk menjaga integritas jabatan, hingga dugaan bahwa keputusan ini tidak lebih dari sekadar upaya untuk memulihkan citra yang telah ternoda oleh tuduhan korupsi.

Baca juga: Peserta Napak Tilas Jejak Pejuang di HSS Pawai Obor Menuju Durian Rabung 

Baca juga: Akrab dengan Api

Di dunia komunikasi politik, sebuah keputusan besar, apalagi yang datang dari tokoh publik seperti gubernur, sering kali bukan sekadar reaksi spontan.

 Langkah mundur ini kemungkinan besar merupakan upaya terencana untuk mengendalikan narasi, mengatur persepsi, dan mengarahkan sorotan media. Dalam istilah komunikasi, kita bisa memandang keputusan ini sebagai “dramaturgi” yang disampaikan kepada publik, di mana setiap aspek dikelola secara hati-hati untuk memberikan kesan tertentu kepada khalayak.
                            

Teori dramaturgi dari sosiolog Erving Goffman bisa membantu kita memahami fenomena ini. Dalam pandangan Goffman, kehidupan sosial bagaikan sebuah panggung besar di mana setiap orang memainkan peran mereka dengan skrip yang telah ditetapkan. Paman Birin, sebagai “aktor” utama dalam skenario ini, tampak berupaya menampilkan citra seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab moral tinggi. 

Dengan mengundurkan diri di tengah isu hukum yang melibatkan dirinya, ia seolah ingin menunjukkan kepada publik bahwa ia tidak mementingkan kekuasaan atau kedudukan pribadi semata. Langkah ini tampaknya dirancang untuk memberikan kesan bahwa ia lebih memilih melindungi integritas lembaga yang ia pimpin dan menjaga kehormatan daerah yang selama ini berada di bawah kepemimpinannya.

Namun, tidak semua pihak menerima narasi ini begitu saja. Bagi sebagian orang, pengunduran diri ini terlihat lebih sebagai langkah strategis untuk mengamankan kepentingan jangka panjang, terutama dalam konteks keluarga dan jejaring politiknya. 

Istri Paman Birin, yang saat ini mencalonkan diri dalam Pilkada Kalsel, juga menambah warna dalam dinamika ini. Mundurnya Paman Birin bisa dipandang sebagai upaya untuk mengalihkan sorotan negatif dari keluarganya, sehingga tidak menciptakan dampak yang dapat merugikan peluang istrinya dalam kontestasi politik yang tengah berlangsung.

Langkah mundur ini juga memiliki dampak langsung pada pemerintahan Kalimantan Selatan. Ketika seorang gubernur mengundurkan diri secara tiba-tiba, kesinambungan kebijakan publik sering kali terganggu. 

Transisi kekuasaan yang tidak terencana dengan matang berpotensi menghambat jalannya berbagai program yang telah direncanakan, dan ini bisa memengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan daerah. 

Publik di Kalsel saat ini pasti mempertanyakan bagaimana kebijakan yang selama ini telah berjalan akan dilanjutkan oleh pejabat pengganti, serta bagaimana pemimpin baru akan menjaga stabilitas di tengah situasi yang tidak menentu ini.