Realis vs Moralis

Jauh sebelum Machiavelli, para pemikir Yunani seperti Sokrates, Plato dan Aristoteles, meski mengakui bahwa kenyataan politik seringkali pahit, mereka tetap merancang teori negara dan pemimpin yang ideal. Demikian pula para pemikir Muslim seperti al-Farabi, al-Ghazali, al-Mawardi dan lain-lain.

Selain itu, tak sedikit ilmuwan yang membandingkan Machiavelli dengan Ibnu Khaldun, pemikir Muslim abad ke-14 M, karena yang terakhir juga pernah terlibat dalam urusan kekuasaan.

Ternyata, meski bersifat realis, Ibnu Khaldun tidak memuji kelicikan dan ketegaan seorang penguasa. Baginya, kekuasaan berpijak pada tiga pilar (1) aqidah, yakni ideologi dan cita-cita bersama; (2) ‘ashabiyyah, solidaritas kelompok; (3) ghanimah, keuntungan ekonomi. Kekuasaan akan runtuh ketika penguasa serakah dan egois, tak mau berbagi, lalu persatuan lemah, dan cita-cita bersama terlupakan.

Dua sudut pandang di atas, yakni “realis” versus “moralis”, jika boleh kita sederhanakan, merupakan cerminan dari pilihan bagi orang yang terlibat dalam pertarungan kekuasaan. Perbedaan antara keduanya cukup jelas.

Bagi kaum realis, yang penting menang, dan untuk itu, siap melakukan apapun, tak peduli benar-salah, adil-zalim, baik-buruk. Bagi kaum “moralis”, yang penting adalah berjuang dengan cara yang baik dan benar. Jika menang, maka akan terbuka peluang lebih besar untuk berbuat baik. Jika kalah, tak masalah, karena mereka sudah berjuang sekuat tenaga.  

Saya percaya, pemenang yang sebenarnya adalah politisi moralis. Menurut Peter Carey, Diponegoro memang kalah karena tipu muslihat Belanda, tetapi dia menang karena menjadi teladan bagi generasi berikutnya sebagai tokoh anti-kolonialisme yang pantang menyerah.

Begitu pula, Ishak Ngeljaratan pernah menulis bahwa seorang penguasa bisa memilih untuk mengakhiri jabatannya seperti bunga mawar atau melati. Mawar baru jatuh setelah layu. Melati jatuh saat masih segar dan harum. Yang layu akan terhina dan dilupakan. Yang harum akan tetap dipuja dan dikenang.

Alhasil, hukum rimba adalah untuk hewan di hutan. Hukum moral adalah untuk manusia yang berperadaban. (*)