Raih WTP, Laporan Keuangan 2022 Pemprov Kalsel Tetap Dapat Catatan dari Fraksi PDIP hingga Golkar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski menerima penghargaan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bukan tak mendapat catatan.

Pada rapat paripurna di Gedung DPRD Kalsel, Rabu (24/5/2023), Pemprov menerima berbagai masukan dari sejumlah fraksi.

Dari PDI Perjuangan, Gerindra, PKS, hingga Golongan Karya (Golkar) tak ketinggalan memberikan catatan.

Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin menyebut berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat keganjilan LKPD Pemprov Kalsel Tahun Anggaran 2022.

Baca juga: Sepeninggal Hasanuddin Murad, KPU Belum Terima Pemberitahuan PAW Anggota DPRD Kalsel

Baca juga: Menjelang Pemilu 2024 - Incar Kemenangan, PKB Target 15 Kursi di DPRD Kalsel pada Pemilu 2024

Baca juga: Target 11 Kursi di DPRD Kalsel pada Pemilu 2024, UAS Banjar Masuk dalam Daftar Bacaleg Gerindra

Pria yang akrab disapa Bang Dhin membeberkan ada beberapa aspek temuan dari BPK. Di antaranya, seperti retribusi alat berat yang menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Kalsel.

“Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan segera mungkin,” pintanya.

Berdasar catatan, Bang Dhin menyebut LKPD Kalsel Tahun Anggaran 2022 mencapai 85 persen. Namun menurutnya hal tersebut bukan merupakan kendala.

“Tinggal sedikit saja lagi, mungkin hal administratif, tapi terkait hal lain sudah diselesaikan dengan baik,” ujarnya.

Secara umum, seluruh fraksi mengapresiasi Pemprov Kalsel yang susah 10 kali berturut-turut mendapat opini WTP.

Namun, menurut mereka Pemprov mestinya masih bisa memaksimalkan sektor lain. Misalnya, potensi sumber daya alam (SDA) yang dibeberkan Fraksi Gerindra.

Sementara pandangan umum Fraksi Golkar, meminta agar pendapatan lebih ditingkatkan dari berbagai potensi yang masih belum bisa diraih.

Baca juga: Wabup Tala Pilih Nyaleg DPRD Kalsel di Pemilu 2024, Abdi: Surat Pengunduran Diri Sudah Diserahkan

Lalu, meminta Pemprov untuk mengoptimalkan sektor dana bagi hasil pajak maupun bukan pajak. Kemudian memaksimalkan program strategis yanh dananya dapat digali dari pemerintah pusat.

Terakhir, Fraksi Golkar meminta Pemprov agar melakukan belanja daerah sesuai kebutuhan.

Setelah penyampaian pandangan umum, seluruh fraksi DPRD Kalsel meminta Pemprov untuk merampungkan LHPD selama 60 hari. (Banjarmasinpost.co.id/Muhammad Syaiful Riki)