TAG
revisi uu kpk
-
KPK di Tangan Jokowi
Publik tanah air tengah menunggu sikap Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perppu untuk menganulir revisi UU KPK yang baru saja disahkan DPR.
Sabtu, 5 Oktober 2019 -
Politikus ini Menilai Tepat Langkah Presiden Jokowi Mempertimbangkan Perppu KPK
Ace Hasan menilai presiden mempertimbangkan dinamika politik yang ada di masyarakat dan aspirasi yang disampaikan oleh mahasiswa.
Sabtu, 28 September 2019 -
Rencana Presiden Jokowi Menerbitkan Perppu KPK Dianggap Tidak Menghormati DPR
Sekretaris Fraksi PDI-P Dewan Perwakilan Rakyat Bambang Wuryanto mengkritik rencana Presiden Joko Widodo menerbitkan Perppu KPK.
Sabtu, 28 September 2019 -
Presiden Jokowi Pertimbangkan Penerbitan Perppu, Mensesneg Akan Menyiapkan ini
Pascapertemuan, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku akan menyiapkan draf Perppu untuk membatalkan UU KPK hasil revisi.
Sabtu, 28 September 2019 -
Presiden Jokowi Khawatir Perppu Mentok di Sini, Begini Masukan Quraish Shihab
Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Feri Amsari, yang juga pakar hukum tata negara, menambahkan saran agar membawa UU KPK ke Mahkamah
Sabtu, 28 September 2019 -
Istana Mengundang Sejumlah Tokoh Diskusikan Masalah ini
Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang semula menolak usul penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan
Sabtu, 28 September 2019 -
KPK dan Karakter Kita
Sejak dibentuk 2002 hingga sekarang, KPK telah menjebloskan ratusan orang ke penjara akibat korupsi.
Senin, 23 September 2019 -
Resah Revisi UU KPK, Sutradara Wira Sableng Sampaikan Pesan kepada Jokowi, Sebut Nama Jan Ethes
Revisi Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) yang belum lama ini disahkan, kebakaran hutan, hingga RUU KUHP yang kontroversial meresahkan
Minggu, 22 September 2019 -
Masih Ada 2 Cara Batalkan Revisi UU KPK, Meski Sudah Disahkan DPR, Satunya Tergantung Jokowi
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah mengesahkan revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).
Sabtu, 21 September 2019 -
Penolakan, Pengesahan dan Potensi Pelemahan (Polemik Revisi UU KPK)
PRO dan kontra menjadi polemik merespons dan menyikapi revisi UU KPK. Problematika fakta, data dan hukum serta pergulatan opini terus menyeruak.
Kamis, 19 September 2019 -
Hari Ini DPR Sahkan UU KPK Hasil Revisi, Ini Tujuh Poin Perubahan yang Telah Disetujui
Ketua Tim Panja DPR Revisi UU KPK Totok Daryanto mengatakan terdapat tujuh poin perubahan yang disepakati dalam revisi UU KPK.
Selasa, 17 September 2019 -
Pusat Kajian Anti Korupsi ULM Kritisi Revisi UU KPK, Begini Alasannya
Sejak bergulir pada proses pembahasan hingga akhirnya disahkan, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus menuai pro kontra.
Selasa, 17 September 2019 -
DPR dan Pemerintah Sepakati 7 Poin Revisi UU KPK, Agus Rahardjo Minta KPK Dilibatkan Pembahasan
Kesepakatan tersebut diambil dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) di ruang Badan Legislasi (Baleg) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9)
Selasa, 17 September 2019 -
Tolak Pelemahan Kewenangan KPK, Ini 5 Pernyataan Sikap DPD GMNI Kalsel
Pelemahan tugas dan kewenangan KPK terus jadi sorotan. DPD GMNI Kalsel pun menyampaikan 5 pernyataan sikap
Senin, 16 September 2019 -
Polemik Revisi UU KPK, Jokowi Tak Setuju Penyadapan Harus Izin External
Dewan Pengawas itu nantinya dipilih oleh presiden, beranggotakan tokoh masyarakat, akademisi atau pegiat antikorupsi.
Sabtu, 14 September 2019 -
Presiden Jokowi Setuju Resivi UU KPK, Jusuf Kalla : Pemerintah Hanya Menyetujui Beberapa Hal
residen Joko Widodo menyetujui revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diajukan DPR.
Kamis, 12 September 2019 -
Sudah Ada PI, Saut Situmorang Sebut KPK Tak Perlu Dewan Pengawas, Bersama Pegawai Tutup Logo KPK
Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menilai, unsur Dewan Pengawas di KPK tidak diperlukan. KPK dinilai sudah memiliki Direktorat Pengawasan Internal (PI).
Minggu, 8 September 2019 -
Ini Para Anggota DPR yang Mengusulkan Revisi UU KPK
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu, mengungkap pembahasan revisi UU KPK sempat berlangsung alot di tingkat pengusul.
Minggu, 8 September 2019 -
Tak Perlu Dewan Pengawas, Kinerja KPK Diawasi Institusi Kehakiman dan Dipantau Publik
Senada dengan Samad, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana juga memandang unsur Dewan Pengawas tidak diperlukan KPK.
Minggu, 8 September 2019 -
Revisi UU KPK, Poin ini yang Paling Ditentang Mantan Pemimpin KPK Abraham Samad
Dari seluruh poin revisi UU KPK, mantan pemimpin KPK Abraham Samad sangat menentang poin adanya Dewan Pengawas.
Minggu, 8 September 2019
